Bimtek Perpajakan

Dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah, pemerintah memandang perlu penguatan administrasi pemungutan pajak daerah. Hal ini karena pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak, belum mencukupi kebutuhan daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

Bendahara Pemerintah merupakan pegawai yang ditunjuk oleh pemerintah untuk dapat membayarkan belanja barang dan jasa serta modal yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada rekanan pemerintah yang dimana dananya tersebut didapatkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan dapat juga dari sumber lainnya.

Berikut ini merupakan Bendahara Pemerintah: Bendahara Pemerintah Pusat, Bendahara Pemerintah Daerah dan Bendahara Desa. Bagi Bendahara Pemerintah, kewajiban dari aspek perpajakannya akan digantikan oleh Instansi Pemerintah, sehingga Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimiliki oleh Bendahara Pemerintah harus dicabut dan digantikan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik Instansi Pemerintah. Dan setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk mendaftarkan dirinya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) setempat untuk dapat diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Dalam rangka membantu memberikan pemahaman dan pembekalan SDM Aparatur Pemerintah Daerah agar dapat melaksanakan tupoksinya dengan baik, benar dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, LSKD akan mengadakan Diklat dan Bimtek Nasional dengan beberapa pilihan judul materi sebagai berikut :

1. Bimtek Pajak dan Retribusi Daerah sesuai Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah.

2. Bimtek Pedoman Admisnistrasi Perpajakan bagi Instansi Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-231/PMK.03/2019.

3. Diklat Perpajakan : Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah sesuai Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

4. Bimtek Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dalam rangka Mendorong Kemandirian Daerah.

5. Bimtek Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Instansi Pemerintah Daerah.

6. Bimtek Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah Sesuai Permendagri Nomor 7 Tahun 2021.

7. Bimtek Kewajiban Perpajakan Bagi Bendaharawan Desa.

8. Bimtek Pedoman Perpajakan dalam Penggunaan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.