Bimtek pemerintahan adalah kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, keterampilan dan pemahaman ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan.
Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari persoalan-persoalan organisasi, administrasi, manajemen dan kepemimpinan dalam penyelenggaraan organisasi publik atau badan-badan publik yang bertugas melaksanakan kekuasaan negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Bimtek Pemerintahan Bagi Aparatur Sipil Negara
Suatu pemerintahan dikatakan baik jika adanya sistem pemerintahan yang baik pula, sistem Pemerintahan yaitu suatu tatanan dari hal-hal yang paling berkaitan, membentuk satu – kesatuan dalam suatu negara yang berdaya upaya untuk mencapai tujuan negara yang bersangkutan. Bimtek Pemerintahan adalah suatu kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan yang berkaitan dengan pemerintahan. tujuan diadakan Bimtek pemerintahan adalah meningkatkan pengetahuan, wawasan dan keterampilan di bidang pemerintahan agar meningkatnya kinerja yang profesional dan berkompeten di lingkungan pemerintah.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kepada Yth :
Sekretaris Daerah , Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor & Beserta Staf Pemprov, Pemkab, Pemkot
di Seluruh Indonesia
Lembaga Studi Kepegawaian Daerah ( LSKD ) adalah lembaga yang bergerak dibidang konsultasi dan Pelatihan/Diklat/Bimtek, dalam hal kapasitasi Pegawai Pemerintah maupun Non Pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerja SDM dan efektivitas program kerja.
Bimtek Nasional dengan tema Kepegawaian, Keuangan Daerah, Perencanaan dan Penganggaran, dan Bimtek E-Planning dan E-Budgeting, Pengelolaan serta Optimalisasi Barang / Aset milik Pemda, Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Adminitrasi Pemerintahan, Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra dan Renja SKPD, Diklat Metode Penelitian dan sistem pengolahan data hasil penelitian merupakan beberapa materi yang menjadi konsentrasi kami dalam rangka meningkatkan kualitas serta ketrampilan Sumber Daya Manusia yang ada di lingkungan Pemda.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas guna mendukung kebijakan serta regulasi terbaru Pemerintah Pusat serta Dalam rangka membantu memberikan pemahaman dan pembekalan SDM Aparatur Pemerintah Daerah agar dapat melaksanakan tupoksinya dengan baik, benar dan sesuai dengan peraturan perundangan terbaru maka kami Lembaga Studi Kepegawaian Daerah (LSKD) mengajak Bapak/ Ibu/ Saudara(i) Aparatur di Lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/ Kota maupun Lembaga Pemerintah lainnya, mengikuti Bimtek yang kami selenggarakan sebagai berikut :
Atas kesediaan dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pilihan Materi Bimtek Pemerintahan
- Bimtek Mewujudkan Sistem Good Governance dengan Pelayanan Public yang Prima sesuai SOP, SPP, dan SPM.
- Bimtek Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Penyusunan Program Legislasi Pemerintah Daerah dan Rancangan Perda Inisiatif.
- Bimtek Strategi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
- Bimtek Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020
- Bimtek Hak Kedudukan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
- Bimtek Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (PP Nomor 13 Tahun 2019)
- Bimtek Peningkatan Tupoksi Staf Ahli Dalam Mendukung Kinerja Pemerintahan Daerah
- Bimtek Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Aparatur Pemerintah Daerah.
- Bimtek Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
- Bimtek Laporan Kinerja ( LAKIN ) Sebagai Perwujudan Akuntabilitas
- Bimtek Percepatan Persiapan Pelaksanaan Undang Undang Desa
- Bimtek Asistensi dalam Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
- Bimtek Membentuk Pribadi Sigap dan Dinamis Seorang Ajudan, Sekpri, Aspri Dan Peningkatan Tupoksi Keprotokolan Di Dalam Acara Formal, Non Formal dan Kehumasan Terhadap Pencitraan Daerah.
- Bimtek Kinerja Serta Tugas Camat/Lurah/Kepala Desa & Sekretaris Desa.
- Bimtek Peningkatan Kinerja, Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Perencanaan Kinerja (RENJA), Analisis Lingkungan (SWOT), Evaluasi Kinerja SKPD dan Teknik Perumusan Indikator Kinerja.
- Bimtek Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Dengan Pemerintahan Daerah Provinsi.
- Bimtek Membangun Sinergi Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Bimtek Pedoman Penyusunan dan Pengendalian Renja SKPD.
- Bimtek Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Aparatur Pemerintah Daerah.
- Bimtek Program Strategis dalam Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Bimtek Tugas dan Fungsi Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- Bimtek Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PP No 49 Tahun 2018)
- Bimtek Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
- Bimtek Implementasi Permendagri 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
INFORMASI DAN PENDAFTARAN
- Surat Undangan dan jadwal dikirim setelah melakukan konfirmasi di kontak kami ;
- Surat Dapat kami kirim Hard Copy / Emai / WahatsApps;
- Pendaftaran selambat-lambatnya 5 Hari kerja sebelum tanggal pelaksaan kegiatan.
- Untuk infromasi lebih lanjut dapat menghubungi kotak kami
- Handphone / WA : 0857-5699-5143 / 0817 0646 271
- Email : pusatstudikepegawaiandaerah@gmail.com
- Bagi Peserta Rombongan yang ingin request materi/judul bimtek dapat menetukan / Menyesuaikan Materi bimtek tanggal dan lokasi/Tempat pelaksaan kegiatan.
Peserta Request Kegiatan Bimtek :
- Minimal peserta 6 orang ( tempat kegiatan di Jogja, Solo, Malang, Surabaya, Semarang, Magelang, Bandung, Jakarta, Bogor )
- atau peserta 10 orang ( tempat kegiatan di Makassar, Bali, Lombok, Batam, Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda, Palangkaraya )
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
KONTRIBUSI KEGIATAN
YOGYAKARTA, MAGELANG, BANDUNG, JAKARTA, BOGOR, SURABAYA, MALANG, SOLO, SEMARANG
PAKET MENGINAP
Biaya Investasi / Kontribusi :
Rp. 4.500.000. ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) /peserta/materi.
PAKET TIDAK MENGINAP
Biaya Investasi / Kontribusi :
Rp. 3.500.000. ( Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) /peserta/materi
BALI, LOMBOK, BATAM, MAKASSAR, BANJARMASIN, SAMARINDA, PALANGKARAYA, BALIKPAPAN, PONTIANAK, PALEMBANG, TANJUNG PINANG
PAKET MENGINAP
Biaya Investasi /Kontribusi :
Rp. 5.000.000. ( Lima Juta Rupiah ) /peserta/materi.
PAKET TIDAK MENGINAP
Biaya Investasi / Kontribusi :
Rp. 3.500.000. ( Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) /peserta/materi
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
FASILITAS BIMTEK / PELATIHAN
Bimtek/Pendidikan dan Pelatihan sesuai jadwal
Tanda Peserta Bimtek
Tas Ransel Eksklusif
Konsumsi Selama Kegiatan (Coffe Break dan Makan Siang)
Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah Bimtek )
Dokumentasi Kegiatan
Sertifikat Bimtek Lembaga Studi Kepegawaian Daerah