Bimtek Pelayanan Publik

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Pasal 15 huruf (a) dijelaskan bahwa penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan. Pasal 20 berbunyi penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan, penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait

Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Standar Pelayanan yang telah disusun dan ditetapkan diharapkan dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, selanjutnya dalam pelaksanaannya perlu selalu dipantau baik oleh atasan langsung pelaksana layanan maupun masyarakat pengguna layanan. Evaluasi keterlaksanaan Standar Pelayanan dilakukan secara berkala, dan direviu setidaknya setahun sekali agar dapat diketahui hambatan dan solusinya.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang menjadi harapan masyarakat dan tujuan yang sudah semestinya diikuti dan di upayakan semaksimal mungkin oleh setiap Aparatur Sipil Negara, mengingat ASN merupakan salah satu piranti utama dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang tertuang pada alinea 2 dan 4 pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yaitu Negara yang merdeka, berdaulat adil dan makmur, melalui cara memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Untuk dapat mewujudkan tujuan nya maka ASN harus melaksanakan fungsinya sebagai pelayan publik, pemersatu bangsa dan pelaksana kebijakan publik di berbagasi aspek kehidupan. Pelayanan terbaik adalah salah satu hak dasar warga Negara yang harus terpenuhi oleh pemerintah.

Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala dengan disesuaikan pada kebutuhan dan harapan masyarakat.

Kegiatan ini dilakukan  guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.

Dalam rangka membantu memberikan pemahaman dan pembekalan SDM Aparatur Pemerintah Daerah agar dapat melaksanakan tupoksinya dengan baik, benar dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, LSKD akan mengadakan Diklat dan Bimtek Nasional dengan beberapa pilihan judul materi sebagai berikut :

1. Bimbingan Teknis Penyusunan, Penetapan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bagi Organisasi Perangkat Daerah.

2. Bimbingan Teknis Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima (Excellent Service) dan Berkualitas.

3. Bimtek Peningkatan Kualitas Pelayanan Front Office Bagi RSUD, BLUD dan Puskesmas.

4. Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.