LSKD

Kepada Yth : Sekretaris Daerah , Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Badan, Kantor & Staf Pemprov, Pemkab, Pemkot Seluruh Indonesia

Lembaga Studi Kepegawaian Daerah ( LSKD ) adalah lembaga yang bergerak dibidang konsultasi dan Pelatihan/Diklat/Bimtek, dalam hal kapasitasi Pegawai Pemerintah maupun Non Pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerja SDM dan efektivitas program kerja.

Bimtek Nasional dengan tema Kepegawaian, Keuangan Daerah, Perencanaan dan Penganggaran, dan Bimtek E-Planning dan E-Budgeting, Pengelolaan serta Optimalisasi Barang / Aset milik Pemda, Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Adminitrasi Pemerintahan, Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra dan Renja SKPD, Diklat Metode Penelitian dan sistem pengolahan data hasil penelitian merupakan beberapa materi yang menjadi konsentrasi kami dalam rangka meningkatkan kualitas serta ketrampilan Sumber Daya Manusia yang ada di lingkungan Pemda.

Terkait dengan hal tersebut,  kami mengundang Bapak / Ibu dan staf dilingkungan Pemda Se-Indonesia, untuk mengikuti kegiatan Bimtek yang akan kami selenggarakan (Jadwal &tempat terlampir).

Atas kesediaan dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Pemerintah adalah garda terdepan dalam peran sebagai penjaga sejarah, pengetahuan, dan data masyarakat. Dalam era informasi ini, pelatihan kearsipan dan perpustakaan untuk instansi pemerintah adalah suatu keharusan. Ini bukan hanya tentang menjaga keamanan informasi, tetapi juga tentang memberdayakan pemerintah untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Penting nya Kearsipan dan Perpustakaan yang baik dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas

    Preservasi Data: Pelatihan kearsipan memungkinkan instansi pemerintah untuk memahami cara yang benar dalam mengelola dan melestarikan dokumen penting. Ini termasuk pemahaman tentang pengindeksan, penyusunan, dan penyimpanan yang tepat.
    Akses yang Cepat: Perpustakaan pemerintah adalah sumber informasi penting. Pelatihan perpustakaan membantu pegawai pemerintah dalam mengakses informasi yang diperlukan lebih cepat dan lebih efisien.
    Etika dan Kepatuhan: Pegawai pemerintah perlu memahami aturan dan etika yang terkait dengan pengelolaan data pemerintah, termasuk hak cipta, perlindungan data, dan penyimpanan aman.
    Manajemen Kearsipan: Ini mencakup metode pengarsipan yang efisien, pemeliharaan, dan prosedur pemindahan arsip. Ini membantu mencegah kehilangan atau kerusakan data.
    Pemanfaatan Teknologi: Pelatihan ini akan mencakup penggunaan perangkat lunak manajemen perpustakaan dan kearsipan yang modern, serta pengembangan sistem manajemen informasi yang dapat diakses secara online.
    Keamanan Informasi: Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana melindungi data yang sensitif dan informasi pemerintah yang bernilai tinggi.
    Literasi Informasi: Pelatihan perpustakaan membantu pegawai pemerintah memahami bagaimana menilai dan menggunakan informasi secara efektif, serta mengajarkan mereka keterampilan dalam mencari, mengevaluasi, dan menggunakan sumber informasi yang beragam.

Pelatihan kearsipan dan perpustakaan memberikan banyak manfaat bagi instansi pemerintah antara lain :

  • Meningkatkan Efisiensi: Pegawai yang terlatih dapat mengelola dan mengakses data dengan lebih baik, mengurangi waktu yang terbuang dan meningkatkan produktivitas.
  • Keamanan Data: Mempelajari praktik terbaik untuk melindungi data pemerintah sangat penting dalam mencegah pelanggaran data dan kerugian informasi yang berharga.
  • Transparansi dan Kepercayaan Publik: Instansi yang memiliki sistem perpustakaan dan kearsipan yang efisien dan terbuka mendukung transparansi, membangun kepercayaan publik, dan meningkatkan akuntabilitas.
  • Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik: Dengan akses yang lebih baik ke informasi, pegawai pemerintah dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi.
Pelatihan kearsipan dan perpustakaan merupakan investasi penting dalam kemampuan instansi pemerintah untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat dan menjaga data serta informasi yang kritis.
Dengan pemahaman yang mendalam tentang manajemen kearsipan, teknologi informasi, dan etika yang diperoleh melalui pelatihan, instansi pemerintah dapat menjadi teladan dalam menjaga integritas informasi dan mendukung kepentingan masyarakat dengan lebih baik. Ini adalah langkah kunci dalam membangun pemerintahan yang kuat dan bertanggung jawab.

Pilihan Materi BIMTEK KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

  1. Bimtek/DIklat Manajemen Kearsipan dan Pengelolaan Pusat Arsip (Record Center).

  2. Bimtek/DIklat Pengelolaan Kearsipan di Daerah

  3. Bimtek/DIklat Manajemen Kehumasan di Instansi Pemerintah

  4. Bimtek/DIklat Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri No. 135/2017 Perubahan Atas Permendagri No. 78/2012 Serta PP No. 28/2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 43/2009 Tentang Kearsipan.

  5. Bimtek/DIklat Tata Kearsipan Pemerintah Daerah

  6. Bimtek/DIklat Peran Tata Usaha Dalam Pelaksanaan Tertib Administrasi Penataan Surat Masuk Surat

  7. Bimtek dan Diklat Perka ANRI Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis

  8. Bimtek/DIklat Manajemen Perlindungan, Pemeliharaan, Pengamanan Dan Penyelamatan Arsip Vital Khusus Pemerintah Daerah

  9. Bimtek/DIklat Implementasi Sistem Informasi Manajemen Arsip Digital dan Pedoman Tata Naskah Dinas instansi Pemerintah

  10. Bimtek/DIklat Manajemen Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah

  11. Bimtek/DIklat Kearsipan Elektronik (E-Filling) Bagi Institusi Pemerintahan

  12. Bimtek/DIklat E-Document untuk menunjang kinerja Institusi Pemerintahan

  13. Bimtek/DIklat Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Melalui Inpassing Berdasarkan Perka Anri No. 06 Tahun 2017 Dan Manajemen Pengelolaan Arsip Yang Dinamis Dan Statis.

  14. Bimtek/DIklat Korespondensi dan Tata Naskah Dinas berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 dan Nomor 55 Tahun 2010

  15. Bimtek/DIklat Tatacara Pengelolaan Kearsipan Yang Praktis Dan Efisien Serta Penetapan

  16. Bimtek/DIklat Manajemen Pengelolaan Arsip Daerah, Tata Naskah Dinas Dan Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Berdasarkan PERPRES No. 29 Tahun 2014

  17. Bimtek/DIklat Implementasi Sistem Informasi Manajemen Arsip Digital dan Pedoman Tata Naskah Dinas instansi Pemerintah.

  18. Bimtek/DIklat Korespondel dan Tata Naskah Dinas

  19. Bimtek/DIklat Teknis Pengelolaan Perpustakaaan Inpassing

  20. Bimtek/DIklat Pengembangan Koleksi Bahan Perpustakaan Digital

  21. Bimtek/DIklat Manajemen Perpustakaan

  22. Bimtek/DIklat Pengatalogan Deskriptif Berbasis RDA

  23. Bimtek/DIklat Pengelolaan Informasi Perputakaan

  24. Bimtek/DIklat Diklat TOT( Training of Trainers ) Perpustakaan

  25. Bimtek/DIklat Kebijakan Penyelenggaraan Kearsipan Nasional

  26. Bimtek/DIklat Teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas Dan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota

  27. Bimtek/DIklat Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah

  28. Bimtek/DIklat Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Melalui Inpassing Berdasarkan Perka Anri No. 06 Tahun 2017 Dan Manajemen Pengelolaan Arsip Yang Dinamis Dan Statis

  29. Bimtek/DIklat Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 135 Tahun 2017 Perrubahan Atas Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 Serta Pp Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomo 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

  30. Bimtek/DIklat Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012

  31. Bimtek/DIklat Kearsipan Tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis Sesuai Perka Anri Nomor 9 Tahun 2018

PESERTA KEGIATAN

Sekretaris Daerah  beserta Staf Setda

Kepala Dinas Beserta Staf,  Kepala Badan Beserta Staf, Kepala Kantor Beserta Staf

Kabag & Kasubbag beserta Staf

Kabid & Kasubbid beserta Staf

Kasi beserta Staf

Kepala UPT beserta Staf

INVESTASI / KONTRIBUSI KEGIATAN

YOGYAKARTA, MAGELANG, BANDUNG, JAKARTA, SURABAYA, MALANG, SOLO, SEMARANG

PAKET MENGINAP
Biaya Investasi / Kontribusi :   Rp. 4.500.000. ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) /peserta/materi.

BALI, LOMBOK, BATAM, MAKASSAR, BANJARMASIN, SAMARINDA, PALANGKARAYA, BALIKPAPAN

PAKET MENGINAP
Biaya Investasi /Kontribusi :  Rp. 5.000.000. ( Lima Juta Rupiah ) /peserta/materi.

Fasilitas :
Penginapan dengan twin sharing [1 kamar, 2 orang] selama 3 hari 2 malam.
Modul dan CD materi,
SERTIFIKAT
Seminar kit ( Tas Eksklusif , Pena/Pensil, Note Book )
Foto Kegiatan (soft copy),
konsumsi selama kegiatan ( Coffee Break 2x dan Lunch 2x, Breakfast 2x )

PAKET TIDAK MENGINAP
Biaya Investasi / Kontribusi :   Rp. 3.500.000. ( Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) /peserta/materi

Fasilitas :
SERTIFIKAT
Seminar kit ( Tas Eksklusif , Pena/Pensil, Note Book )
Foto Kegiatan (soft copy)
Konsumsi Pada saat kegiatan( Coffee Break 2x dan Lunch 2x) 

( Konfirmasi 4 Hari sebelum Hari Pelaksanaan )

Hotel

TEMPAT KEGIATAN

Platinum 8
Platinum 7
Silver 7
Silver 5
Gold 4
Gold 3
Gold 2
Gold 1
Hubungi Kami